Hubungi Kami : 031-3811966
begini-treatment-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-di-era-pandemi-covid-19

“Sejak dilakukannya transaksi dalam kegiatan ekonomi berbasis teknologi informasi, ini mengubah paradigma dalam penyelesaian sengketa dalam kegiatan ekonomi tersebut” ujar Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., M.Hum., Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI sebagai pemateri dalam Webinar Program Pascasarjana UMSurabaya, Ahad (20/8/2020). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Digital diangkat sebagai tema webinar yang berlangsung via Zoom mulai pukul 10.00 WIB sampai selesai.

Amran mengatakan embrio perkembangan hukum yang baru sudah terjadi sejak lama, hanya saja belum disusun dalam bentuk regulasi sebagai payung hukum dalam beracara di pengadilan. Seiring berjalannya waktu, ada beberapa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang berkaitan langsung dengan pedoman beracara dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah. Diantaranya PermaNomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah, Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Ada juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menjadi payung hukum dalam pembaharuan hukum acara perdata; SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Kasasi dan Peninjauan Kembali dan SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Bantuan Pemanggilan dan Pemberitahuan, dan beberapa SEMA tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahlamah Agung yang dimulai sejak tahun 2012 sampai dengan saat sekarang ini.

“Di dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah dibagi 2 Non Litigasi dan Litigasi,” lanjut Dosen yang berstatus NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) di Program Pascasarjana UMSurabaya ini. Litigasi maksudnya melalui Pengadilan khususnya Pengadilan Agama meliputi gugatan biasa di Pengadilan Agama, gugatan sederhana (small claim court) terkait permohonan, penundaan kewajiban, dan pembayaran utang. Ini banyak dialami oleh Lembaga keuangan baik bank maupun non-bank akhir-akhir ini menyangkut para nasabahnya. Adapun non litigasi yaitu penyelesaian sengketa ekonomi Syariah tanpa melalui Pengadilan. Jadi melalui Badan Arbitrase, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS/I) adapun mekanismenya melalui restrukturisasi, renegosiasi, relaksasi. Cara-cara ini mengalami penyesuaian seiring maraknya transaksi bisnis atau kegiatan ekonomi berbasis teknologi.

Penyelesaian sengketa di era digital dengan memanfaatkan teknologi digital bisa dengan cara PTSP Online/gugatan mandiri, E-Court dan E-Litigation. PTSP Online merupakan pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu. E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk pendaftaran perkara secara digital, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring. E-Litigation merupakan inovasi yang lebih luas dari E-Court, karena telah masuk dalam sistem persidangan.

Penyesuaian perkembangan transaksi bisnis melalui digital juga menuntut berbagai kesiapan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah. Paling tidak ada tiga hal yaitu; Pertama, Sumber Daya Manusia (SDM) harus tersedia 1308 Hakim besertifikat ES dan Majelis Khusus Perkara ES. Kedua, Regulasi ada Perma No. 14/2016 tentang Tatacara Penyelesaian Perkara ES dan Perma No. 4/2019 tentang Perubahan Perma No. 2/2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Ketiga, Infrastruktur meliputi Gedung kantor yang representative dan e-court juga e-litigation.

Treatmen khusus penyelesaian sengketa ekonomi syariah di era pandemi covid-19 adalah dengan Dasar Hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Covid-19. Secara Mekanisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan asesmen. Hal ini bertujuan sebagai Implementasi relaksasi untuk melindungi dan menyelamatkan pelaku usaha.” Jelasnya lantas melanjutkan dengan beberapa cara restrukturisasi pembiayaan seperti; penurunan tingkat imbal hasil, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan imbal hasil, penambahan fasilitas/pembiayaan, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Webinar Seri 2 dari 3 Seri ini dibuka oleh Host Dr. Drs. Ec. Warsidi, M.M., Dosen MHES dan Praktisi Ekspor Impor. Sambutan oleh Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag, Direktur Program Pascasarjana UMSurabaya serta sebagai Moderator Dr. Isma Swadjaja, M.M.,CFP., Kaprodi MHES, Praktisi Pasar Modal Syariah dan Perencana Keuangan Syariah. (Kiki Cahya Muslimah)

Bagikan Melalui